Nama : Susi Astika Putri
Nim : 20240313002
Prodi : Ekonomi Syariah
Matakulia : Kapita Selekta Ekonomi
Dosen Pengampu : Bpk Dodi Firman Syah., ME
Peran BUMN
Pendahuluan
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan badan usaha yang dimiliki oleh negara dan dikelola untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. BUMN memiliki peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945.
BUMN tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan, tetapi juga harus mampu menyediakan barang dan jasa berkualitas dengan harga terjangkau. Selain itu, BUMN memiliki tanggung jawab sosial untuk membantu masyarakat, khususnya usaha kecil, koperasi, dan masyarakat sekitar perusahaan.
Penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada BUMN
Good Corporate Governance (GCG) merupakan sistem tata kelola perusahaan yang baik untuk mengatur dan mengawasi kegiatan perusahaan agar berjalan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab.
Terdapat lima prinsip utama GCG, yaitu:
- Transparansi: Keterbukaan perusahaan dalam memberikan informasi kepada pihak yang berkepentingan.
- Akuntabilitas: Kejelasan tugas, fungsi, dan tanggung jawab dalam pengelolaan perusahaan.
- Responsibilitas: Perusahaan harus menjalankan kegiatan sesuai peraturan dan tanggung jawabnya.
- Independensi: Perusahaan dikelola secara profesional tanpa tekanan atau campur tangan yang tidak sesuai aturan.
- Kewajaran: Memberikan perlakuan yang adil kepada seluruh pihak yang berkepentingan.
Penerapan GCG bertujuan meningkatkan kinerja perusahaan, menjaga kepercayaan masyarakat, serta menciptakan pengelolaan perusahaan yang lebih baik.
1. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)
Corporate Social Responsibility (CSR)
merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar.
Dalam BUMN, pelaksanaan tanggung jawab sosial dilakukan melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).
Program tersebut bertujuan membantu usaha kecil dan koperasi agar mampu berkembang, mandiri, dan memiliki daya saing.
Beberapa bentuk kegiatan CSR atau PKBL antara lain:
- Memberikan pinjaman modal kepada usaha kecil dan koperasi.
- Memberikan bantuan pendidikan dan pelatihan.
- Membantu masyarakat yang terkena bencana alam.
- Meningkatkan fasilitas kesehatan.
- Membangun sarana dan prasarana umum.
- Membantu pelestarian lingkungan hidup.
2. Peranan BUMN dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Artikel ini menggunakan tujuh BUMN yang bergerak dalam industri pupuk sebagai contoh penelitian, yaitu PT Pupuk Kujang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kaltim, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Pupuk Sriwidjaja, PT Mega Eltra, dan PT Rekayasa Industri.
Ketujuh BUMN tersebut telah menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaan perusahaan.
Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti:
- Kelangkaan pupuk di kalangan petani.
- Harga pupuk yang sulit dijangkau.
- Penyaluran pupuk bersubsidi yang belum tepat sasaran.
- Kurangnya fasilitas distribusi pupuk.
Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik belum sepenuhnya menjamin kesejahteraan masyarakat apabila pelaksanaan dan penyaluran produk belum berjalan dengan optimal.
3. Pelaksanaan CSR melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
BUMN membantu masyarakat melalui pemberian pinjaman modal dan pelatihan usaha. Bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan kegiatan ekonominya.
Contohnya, petani diberikan bantuan modal untuk memenuhi kebutuhan pertanian, mulai dari proses penanaman hingga pemasaran hasil produksi.
Artikel ini juga menjelaskan bahwa keberhasilan CSR tidak hanya bergantung pada pemberian bantuan, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program.
Dengan demikian, bantuan yang diberikan dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat secara berkelanjutan.
4. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan dalam artikel, dapat disimpulkan bahwa BUMN mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan barang dan jasa serta pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.
Meskipun BUMN telah menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG), pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya permasalahan dalam penyediaan dan penyaluran pupuk kepada petani.
Sementara itu, melalui program CSR atau PKBL, BUMN dapat membantu mengembangkan usaha kecil dan koperasi dengan memberikan bantuan modal serta pelatihan usaha.
Agar program tersebut berhasil, pelaksanaannya harus dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan partisipasi masyarakat.
DAFTAR PUSTAKA
Alijoyo, Antonius dan Subarto Zaini. 2004. Komisaris Independen: Penggerak Praktik GCG di Perusahaan. Jakarta: Indeks.
Bertens, K. 2000. Pengantar Etika Bisnis. Yogyakarta: Kanisius.
Crowther, David dan Guler Aras. 2008. Corporate Social Responsibility. Ventus Publishing ApS.
Fajar ND., Mukti. 2010. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia: Studi tentang Penerapan Ketentuan CSR pada Perusahaan Multinasional, Swasta Nasional, dan BUMN di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Khairandy, Ridwan. 2013. “Karakter Hukum Perusahaan Perseroan dan Status Hukum Kekayaan yang Dimilikinya.” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 20, No. 1.
Nyoman Tjager, I., dkk. 2003. Corporate Governance: Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia. Jakarta: Prenhallindo.
P. Soeria Atmadja, Arifin. 1986. Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara: Suatu Tinjauan Yuridis. Jakarta: Gramedia.
Sumiyati, Yeti. 2013. “Kepatutan dan Kewajaran sebagai Ukuran Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.” Dalam Dinamika Hukum dari Sentripetal ke Sentrifugal: Perjuangan Memelihara Hukum Bersukma Keadilan di Tanah Negeri. Bandung: FH Unisba.
Suyono, Eko. 2010. Corporate Social Responsibility di Indonesia: antara Harapan dan Realitas. Bandung: Unpad Press.
.jpeg)
Posting Komentar